Editorial Teams

Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Giyarso, mengatakan bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan skema kebijakan I dan II Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak secara bersamaan mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan kedua skema kebijakan tersebut secara bersamaan adalah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan program tax amnesty tahun 2016-2017 (tax amnesty).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPS dibagi dalam dua skema kebijakan, yaitu:

(a) skema kebijakan I, dengan beberapa ketentuan, antara lain: (i) untuk harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015, dan (ii) untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memanfaatkan program tax amnesty, dan

(b) skema kebijakan II, dengan beberapa ketentuan, antara lain: (i) untuk harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi Tahun Pajak 2020, dan (ii) untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk memanfaatkan skema kebijakan I dan II, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta serta membayar PPh final atas harta tersebut.

Lebih lanjut, Giyarso mengatakan bahwa, apabila memanfaatkan PPS, wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam mengungkapkan harta pada saat memanfaatkan program tax amnesty dapat terhindar dari pengenaan sanksi administrasi sebesar 200% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sebagai informasi, Giyarso mengatakan bahwa salah satu perbedaan program tax amnesty dengan PPS adalah penggunaan terminologi.

Pada program tax amnesty, deklarasi harta dilakukan melalui surat pernyataan, sedangkan pada PPS, deklarasi harta dilakukan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur Penegakan Hukum DJP, Eka Sila Kusna Jaya, mengatakan bahwa apabila wajib pajak sedang dalam proses hukum namun ingin memanfaatkan PPS, wajib pajak bersangkutan harus menyelesaikan proses hukumnya sebelum memanfaatkan PPS. Hal tersebut berbeda dengan program tax amnesty karena proses hukum dari wajib pajak yang memanfaatkan program tax amnesty dapat langsung dihentikan.

Sumber: Legal Centric