Pajak pertambahan nilai, atau PPN, adalah biaya pemerintah yang dikenakan atas semua transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa oleh pelanggan.

Pembayaran kepada pemerintah dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983. Tarif PPN ditetapkan sebesar 10% berdasarkan aturan ini.

Besaran tarif ini dapat diubah minimal 5% dan maksimal 10% dengan menggunakan aturan turunan. Ketentuan ini tidak berubah sejak amandemen UU tahun 2009.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang ini pada 29 Oktober 2021. Bab IV Pasal 7 menyebutkan bahwa tarif PPN 11 persen mulai berlaku pada April 2022 dan tarif PPN 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Alasan kenaikan tersebut, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini rata-rata tarif PPN di negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah 15%. Selain itu, ia menekankan bahwa pajak adalah hasil kolaborasi antara masyarakat berpendapatan sedang dan tinggi. Sebab, pajak yang terkumpul akan diberikan kembali ke masyarakat.

PPN tidak berlaku untuk semua barang dan jasa. Menurut UU HPP, golongan barang berikut dibebaskan dari PPN:

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung makan, dan tempat sejenis. Termasuk makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, serta makanan dan minuman yang disediakan oleh katering atau usaha jasa katering, yang dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Uang dan emas batangan disimpan untuk kepentingan cadangan mata uang asing dan aset keuangan negara.
3. Jasa keagamaan.
4. Jasa di bidang seni dan hiburan.
5. Layanan yang berkaitan dengan perhotelan (penyewaan kamar/kamar).
6. Layanan yang disediakan pemerintah terkait dengan administrasi pemerintahan secara umum.
7. Penyediaan tempat parkir
8. Jasa boga dan katering
9. Sembako (beras, gandum, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu tanpa tambahan gula, buah-buahan, sayur-sayuran). 

Selain itu, barang dan jasa tertentu yang dinyatakan bebas PPN tetap dikenakan pajak dan retribusi daerah.

Berkenaan dengan faktur pajak tetap dikenakan tarif 10% jika PPN terutang terjadi sebelum 1 April 2022 dan/atau faktur pajak diterbitkan sebelum 1 April 2022.

Faktur pajak dikenakan tarif sebesar 11 persen apabila tanggal terutangnya tanggal 1 April 2022 dan/atau tanggal faktur tanggal 1 April 2022. Apabila Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur pajak pengganti, tarif PPN yang digunakan sama dengan tarif digunakan dalam faktur pajak asli.

Selanjutnya dalam hal Pengusaha Kena Pajak membuat nota pengembalian atau pembatalan, maka PPN dari Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikembalikan atau dibatalkan dihitung dengan menggunakan tarif PPN yang digunakan dalam faktur pajak yang dikembalikan atau dibatalkan. (RP/DI)