Editorial Team

Dalam menghadapi kondisi perubahan iklim yang tidak menentu serta untuk mengurangi pemanasan global, pemerintah mulai berencana untuk memperkenalkan dan memberlakukan pajak karbon kepada masyarakat Indonesia. Peraturan mengenai pajak karbon ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021 lalu. 

Pajak karbon sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti bahan bakar fosil bensin, avtur, gas, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang merupakan penyebab pemanasan global. 

Selain untuk mengurangi emisi karbon, diharapkan juga pengenaan pajak karbon ini dapat mendorong terjadinya inovasi dan pengembangan dalam hal pasar karbon serta teknologi yang menghasilkan sumber daya yang efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan. Diharapkan juga, para pelaku ekonomi dapat mengubah perilaku menjadi beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. 

Di samping itu, diharapkan penerimaan pajak karbon juga dapat bermanfaat dalam hal menambah dana pembangunan, adaptasi perubahan iklim serta investasi ramah lingkungan. Penerimaan pajak karbon juga diharapkan dapat digunakan untuk dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial. 

Menurut Pasal 13 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang dengan karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Sementara itu, pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas penghasil emisi karbon dalam kurun waktu dan jumlah tertentu. 

Tarif pajak karbon yang ditetapkan adalah lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Untuk tarif harga karbon yang lebih rendah dari Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara pajak karbon akan ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. 

Pajak karbon yang seharusnya mulai diterapkan pada 1 Juli 2022 setelah sebelumnya mengalami penundaan di 1 April 2022 tersebut kembali ditunda. Hal ini dikarenakan pemerintah yang masih melihat faktor ketidakpastian global yang membuat harga energi masih tinggi. Namun, hingga kini pemerintah tetap berupaya untuk mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon, yang rencananya akan berlaku terlebih dahulu untuk sektor PLTU batu bara.