Editorial Team

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. UU HPP menjadi instrumen yang sangat penting bagi konsolidasi fiskal dan menjadi bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia Maju yang kini sedang bangkit dari disrupsi luar biasa akibat Covid-19.

 

 

Dalam semangat menciptakan sistem perpajakan yang sehat melalui reformasi pajak, Pemerintah merealisasikan implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan sarana konsolidasi fiskal dan pembangunan struktural guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045. UU HPP ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

 

 

Undang-Undang (UU) HPP yang telah disetujui menjadi UU Nomor 7 2021 meliputi 9 bab ini mengadopsi model omnibus dengan merevisi beberapa elemen yaitu mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Cukai, dan Pajak Karbon.

Pro Visioner Konsultindo dan Provisio Consulting sebagai mitra Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengemban tugas menjadi perpanjangan komunikasi diantara Pemerintah dan wajib pajak, menginisisasi acara sosialisasi non komersil sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Pemerintah untuk pemulihan ekonomi Indonesia.

 

 

Acara yang diselenggarakan pada 27 Januari 2022 di Hotel Sultan mengusung tema Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Perubahan KUP, PPh, PPN, dan Pengungkapan Sukarela (PPS). Sosialisasi ini menghadirkan pembicara yang diketuai oleh Bapak Arif Mahmudin Zuhri selaku Kasubdit Direktorat Perpajakan I membawakan materi asas, tujuan, dan ruang lingkup UU HPP serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya jajaran Direktorat Perpajakan I juga membawakan materi Pajak Penghasilan (bapak Herry), Pajak Internasional dan Pajak Karbon (Bapak Andik), dan Program Pengungkapan Sukarela (Bapak Dimas). Acara ini didukung pula oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas yang membawakan materi Pajak Penghasilan (Bapak Freddy Pangaribuan).

 

 

Sosialisasi ini dihadiri oleh oleh 100 orang partisipan yang terdiri dari para klien dan kolega PT Pro Visioner Konsultindo dan Provisio Consulting.

 

 

UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. APBN yang sehat dan berkelanjutan akan menghantarkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.